BeritaSeindo.Com – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penyusunan Rencana Aksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2026. Kegiatan ini mengusung tema “Bersinergi Menanggulangi Kemiskinan Melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Kabupaten Bangka Tengah”. Rakor berlangsung di Ruang Rapat Besar Kantor Bupati Bangka Tengah, Selasa (10/02/2026).
Rakor tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, yang menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang hadir dan mengikuti rapat koordinasi tersebut.
“Rapat koordinasi yang kita selenggarakan ini bernilai penting dan strategis agar kita dapat membangun sinergi dan kolaborasi guna mengambil langkah nyata dalam penanggulangan kemiskinan di Negeri Selawang Segantang yang sangat kita cintai ini,” ucapnya.
Efrianda menyampaikan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.
“Berdasarkan data BPS tahun 2025, tingkat kemiskinan Kabupaten Bangka Tengah sebesar 6,70 persen atau sebanyak 13.710 jiwa. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,76 persen dari 5,94 persen atau bertambah sebanyak 1.670 jiwa,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah data, karena data menjadi dasar utama agar program dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
“Selama ini, bantuan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah telah banyak dilaksanakan melalui berbagai perangkat daerah. Namun, hasil kajian menunjukkan masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran karena data penerima bantuan yang tumpang tindih serta belum terintegrasinya data penerima manfaat,” ucapnya.
Menurut Efrianda, permasalahan kemiskinan merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan upaya kolaboratif dari seluruh pihak.
“Kami meminta kepada perangkat daerah dan unsur nonpemerintah yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan agar dapat bersama-sama memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data penanggulangan kemiskinan dan pemberian bantuan masyarakat di masing-masing perangkat daerah,” pungkasnya.
