BeritaSeindo.Com – Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menghadiri peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Koperasi Merah Putih, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang pada Sabtu (16/05/2026).
Operasional 1.061 KDKMP ini diresmikan langsung secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Presiden bersama jajaran Kabinet Merah Putih menekan bel sebagai tanda dimulainya operasional KDKMP.
Prabowo Subianto mengatakan peresmian Koperasi Merah Putih adalah peristiwa penting yang tidak terlalu bersejarah. Melalui Pengoperasian 1.061 KDKMP beserta ribuan fasilitas serta sarana dan sistem pendukungnya, Prabowo menegaskan Koperasi adalah upaya memperkuat perekonomian nasional yang dimulai dari daerah.
“Koperasi ini akan menjadi milik kita bersama, akan menjadi kekuatan kita bersama, akan membantu Indonesia Incorporated . Ekonomi kita adalah ekonomi atas dasar kekeluargaan dan ada di dalam Undang-Undang Dasar. Ekonomi kekeluargaan artinya yang kuat tarik yang lemah, yang kaya bantu yang miskin, pengusaha kuat, perusahaan kuat, koperasi harus kuat, UMKM harus kuat, semua saling mendukung, jangan saling membunuh, terima dan mencurangi. Ini yang kita bangun,” lanjut Presiden Prabowo.
Sementara itu, Algafry mengatakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terus menyusun program pembangunan KDKMP di wilayah desa dan kelurahan. Hingga saat ini, sebagian besar proses masih berjalan, dengan tujuh titik dilaporkan hampir rampung.
“Kita di kabupaten mendukung Program Presiden Bapak Prabowo karena pembentukan KDKMP ini adalah langkah dari penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Adanya Koperasi ini selain memperkuat kemandirian ekonomi lokal, juga untuk membuka akses usaha seperti masyarakat produk lokal, serta mendorong pengelolaan potensi dan kearifan desa agar lebih terorganisasir serta optimal,” terangnya.
Disebutkan Algafry, Kabupaten Bangka Tengah memiliki 56 desa dan 7 kelurahan yang ditargetkan untuk dibangun KDKMP. Ia juga menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pembangunan ini adalah terkait persoalan lahan yang merupakan syarat penting agar pembangunan dapat berjalan maksimal.
“Misalnya di Kelurahan Dul, pemerintah memiliki aset lahan, namun luasnya belum sesuai dengan peruntukan yang dibutuhkan. Meski begitu, di wilayah tersebut juga terdapat aset lahan milik BUMN yakni PT Timah, yang berpotensi untuk bisa dimanfaatkan. Ini kita terus berupaya dan berkomunikasikan serta sudah saya sampaikan juga kepada Dandim agar bersinergi dan berkomunikasi dengan PT Timah ataupun Danantara,” pungkasnya.
