Home / Bangka Belitung / Berita / Daerah

Selasa, 14 April 2026 - 12:12 WIB

Isu Permintaan Satu OPD Satu Sapi Dibantah Wakil Bupati Bangka Tengah

Caption: Gambar AI

Caption: Gambar AI

BANGKA TENGAH, Beritaseindo.com– Isu terkait adanya permintaan sapi yang disebut-sebut memaksa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyediakan satu sapi per instansi akhirnya mendapat bantahan dari Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda.

Bantahan tersebut disampaikan Efrianda usai membuka acara sosialisasi yang digelar di Hotel Grand Vella, Selasa (14/4/2026).

Ia menegaskan bahwa program tersebut tidak bersifat wajib dan bukan merupakan kebijakan yang mengikat secara administratif dalam pemerintahan.

“Itu merupakan program pemerintah daerah dengan niat agar Bangka Tengah bisa berkurban. Namun, ini tidak diatur secara pemerintahan, karena sifatnya hanya menghimbau kepada para kepala OPD,” jelasnya kepada media beritaseindo.com.

Efrianda juga mengungkapkan bahwa gagasan tersebut sebenarnya bukan hal baru.

Baca Juga I  Ketua DPRD Babel Harapkan Masyarakat Tidak Panik Terkait Keterlambatan Distribusi BBM

Ia menyebut ide tersebut telah muncul sebelum dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati, tepatnya saat disampaikan oleh Kabag Kesra pada masa sebelumnya.

“Itu idenya dari zaman Pak Dori, yang sekarang menjabat sebagai Camat Namang. Saat itu hanya berupa himbauan kepada rekan-rekan PNS yang ingin berkurban, dengan target satu sapi satu desa,” tambahnya.

Meski demikian, di lapangan muncul keluhan dari sejumlah pihak.

Salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengaku kebingungan dengan adanya permintaan tersebut, terutama karena tidak adanya alokasi anggaran dalam dinas masing-masing.

“Kami ini bingung harus cari dana dari mana lagi. Seharusnya jangan dibebankan ke OPD, karena memang tidak ada anggaran yang direncanakan untuk itu,” ujarnya.

Baca Juga I  Wakil Walikota Dessy : Kegiatan Kampung Ramadan Gerak Syariah 1447 H Dukung UMKM Lokal

Polemik ini pun memunculkan beragam respons di kalangan aparatur sipil negara, terutama terkait kejelasan status program dan mekanisme pelaksanaannya.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di internal OPD.

Sementara itu, masyarakat juga menantikan kejelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program kurban tersebut, apakah tetap berjalan secara sukarela atau akan diformalkan dalam kebijakan daerah ke depan. (Renaldi).

Share :

Baca Juga

Bangka Belitung

Wakil Ketua DPRD Eddy Iskandar : DPRD Babel Harapkan Pemda Evaluasi Mekanisme Penetapan Harga Sawit

Bangka Belitung

Arsari Tambang Berbagi Daging Qurban Untuk Masyarakat , Harwendro: Semoga Bermanfaat

Bangka Belitung

DPRD Bateng Gelar Paripurna Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati TA 2024

Berita

Tuan Guru Ustad Abdul Somad Harap Masyarakat Riau Tenang: Gubernur Riau Baru Dimintai Keterangan

Bangka Belitung

Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya Hadiri Puncak Peringatan HUT Bhayangkara ke 80 Tahun 2026

Bangka Belitung

Sigap, Wabup Efrianda Turun Tangan Bantu Korban Kebakaran di Desa Nibung

Bangka Belitung

Bupati Algafry Rahman Hadiri Rakor Bersama Komisi II DPR RI Bahas optimalisasi peran dan fungsi kepala daerah se-Bangka Belitung

Bangka Belitung

PT DAK & PT PAL Indonesia Perkuat Kolaborasi Strategis: Wujudkan Proyek Pembangunan Kapal Nasional