Home / Bangka Belitung / Berita / Daerah

Selasa, 14 April 2026 - 12:12 WIB

Isu Permintaan Satu OPD Satu Sapi Dibantah Wakil Bupati Bangka Tengah

Caption: Gambar AI

Caption: Gambar AI

BANGKA TENGAH, Beritaseindo.com– Isu terkait adanya permintaan sapi yang disebut-sebut memaksa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyediakan satu sapi per instansi akhirnya mendapat bantahan dari Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda.

Bantahan tersebut disampaikan Efrianda usai membuka acara sosialisasi yang digelar di Hotel Grand Vella, Selasa (14/4/2026).

Ia menegaskan bahwa program tersebut tidak bersifat wajib dan bukan merupakan kebijakan yang mengikat secara administratif dalam pemerintahan.

“Itu merupakan program pemerintah daerah dengan niat agar Bangka Tengah bisa berkurban. Namun, ini tidak diatur secara pemerintahan, karena sifatnya hanya menghimbau kepada para kepala OPD,” jelasnya kepada media beritaseindo.com.

Efrianda juga mengungkapkan bahwa gagasan tersebut sebenarnya bukan hal baru.

Baca Juga I  Membaca Memoar Suplan Azhari di Antara HMI, Bangka Belitung, dan Kesetiaan Cinta

Ia menyebut ide tersebut telah muncul sebelum dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati, tepatnya saat disampaikan oleh Kabag Kesra pada masa sebelumnya.

“Itu idenya dari zaman Pak Dori, yang sekarang menjabat sebagai Camat Namang. Saat itu hanya berupa himbauan kepada rekan-rekan PNS yang ingin berkurban, dengan target satu sapi satu desa,” tambahnya.

Meski demikian, di lapangan muncul keluhan dari sejumlah pihak.

Salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengaku kebingungan dengan adanya permintaan tersebut, terutama karena tidak adanya alokasi anggaran dalam dinas masing-masing.

“Kami ini bingung harus cari dana dari mana lagi. Seharusnya jangan dibebankan ke OPD, karena memang tidak ada anggaran yang direncanakan untuk itu,” ujarnya.

Baca Juga I  Anak Gubernur ditetapkan Tersangka Oleh KPK, Kasus Pengurusan Izin Usaha Tambang

Polemik ini pun memunculkan beragam respons di kalangan aparatur sipil negara, terutama terkait kejelasan status program dan mekanisme pelaksanaannya.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di internal OPD.

Sementara itu, masyarakat juga menantikan kejelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program kurban tersebut, apakah tetap berjalan secara sukarela atau akan diformalkan dalam kebijakan daerah ke depan. (Renaldi).

Share :

Baca Juga

Bangka Belitung

Wabup Efrianda Tegaskan Peran Vital Pesantren Bentuk Generasi Berakhlak di Hari Santri Nasional 2025

Bangka Belitung

Gubernur Hidayat Arsani Dorong Pengembangan Balai Karantina Babel akan Hibahkan Lahan Seluas Lima Hektare

Bangka Belitung

Wawako: Dies Natalis UBB, Dorong Kolaborasi dan Perluasan Akses Pendidikan

Bangka Belitung

Ketua DPRD Babel Sampaikan Orasi Saat Terima Aksi Demonstrasi

Bangka Belitung

PBB HUT Ke-80 RI di Bangka Tengah Diikuti 242 Regu, Ribuan Warga Tumpah Ruah

Bangka Belitung

Ketua DPRD Didit Srigusjaya Pimpin Paripurna Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan Tahun 2025

Bangka Belitung

Ketua DPRD Babel Terima Audiensi Forum Pencucian Tailing Babel

Bangka Belitung

Ketua DPRD Didit Srigusjaya Hadiri Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Menumbing Tahun 2025