Home / Bangka Belitung / Berita / Daerah

Selasa, 14 April 2026 - 12:12 WIB

Isu Permintaan Satu OPD Satu Sapi Dibantah Wakil Bupati Bangka Tengah

Caption: Gambar AI

Caption: Gambar AI

BANGKA TENGAH, Beritaseindo.com– Isu terkait adanya permintaan sapi yang disebut-sebut memaksa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyediakan satu sapi per instansi akhirnya mendapat bantahan dari Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda.

Bantahan tersebut disampaikan Efrianda usai membuka acara sosialisasi yang digelar di Hotel Grand Vella, Selasa (14/4/2026).

Ia menegaskan bahwa program tersebut tidak bersifat wajib dan bukan merupakan kebijakan yang mengikat secara administratif dalam pemerintahan.

“Itu merupakan program pemerintah daerah dengan niat agar Bangka Tengah bisa berkurban. Namun, ini tidak diatur secara pemerintahan, karena sifatnya hanya menghimbau kepada para kepala OPD,” jelasnya kepada media beritaseindo.com.

Efrianda juga mengungkapkan bahwa gagasan tersebut sebenarnya bukan hal baru.

Baca Juga I  Kapolda Babel Buka Latpraops Ketupat 2026, Tekankan Kesiapan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Ia menyebut ide tersebut telah muncul sebelum dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati, tepatnya saat disampaikan oleh Kabag Kesra pada masa sebelumnya.

“Itu idenya dari zaman Pak Dori, yang sekarang menjabat sebagai Camat Namang. Saat itu hanya berupa himbauan kepada rekan-rekan PNS yang ingin berkurban, dengan target satu sapi satu desa,” tambahnya.

Meski demikian, di lapangan muncul keluhan dari sejumlah pihak.

Salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengaku kebingungan dengan adanya permintaan tersebut, terutama karena tidak adanya alokasi anggaran dalam dinas masing-masing.

“Kami ini bingung harus cari dana dari mana lagi. Seharusnya jangan dibebankan ke OPD, karena memang tidak ada anggaran yang direncanakan untuk itu,” ujarnya.

Baca Juga I  Wabup Efrianda Buka Kegiatan KMD Pembina Pramuka Golongan Penggalang Mandiri Tahun 2026

Polemik ini pun memunculkan beragam respons di kalangan aparatur sipil negara, terutama terkait kejelasan status program dan mekanisme pelaksanaannya.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di internal OPD.

Sementara itu, masyarakat juga menantikan kejelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program kurban tersebut, apakah tetap berjalan secara sukarela atau akan diformalkan dalam kebijakan daerah ke depan. (Renaldi).

Share :

Baca Juga

Bangka Belitung

Pembina Samsat Babel Luncurkan Program “Apresiasi Emas” untuk Wajib Pajak Patuh 2026

Bangka Belitung

Wakil Ketua DPRD Babel Harapkan BGN Babel Dapat Lakukan Pengawasan Terhadap Operasionalnya SPPG di Babel

Bangka Belitung

Bupati Algafry Rahman Bersama Gubernur Hidayat Arsani Serahkan Satu Unit Ambulans Kepada Masyarakat Desa Kemingking

Bangka Belitung

Bupati Algafry Rahman Lepas Takbir Keliling Sambut Idulfitri 1447 H

Bangka Belitung

Bersama KPK dan Kemendagri, Bupati Algafry Rahman Ikuti Live Talk Show Kepemimpinan Berintegritas

Bangka Belitung

Peringati Hari Pahlawan Nasional 2025, DPW PSI Bangka Belitung gelar Tabur Bunga di Makam Pahlawan

Bangka Belitung

Ketua DPRD Didit Srigusjaya Hadiri Apel Gelar Pasukan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026

Bangka Belitung

Wakil Ketua DPRD Edi Nasapta Dorong Pemprov Babel Mulai Program Pengukuran Ulang Hak Guna Usaha Sawit