BeritaSeindo.Com –
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung segera memulai program pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit secara bertahap. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat tata kelola pertanahan sekaligus meminimalkan potensi konflik lahan di masa mendatang.
Edi menjelaskan, pengukuran ulang diperlukan guna memastikan luas dan batas HGU yang dikuasai perusahaan benar-benar sesuai dengan dokumen administrasi serta kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, seluruh pihak, baik perusahaan, masyarakat maupun pemerintah, memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.
“Tujuan utama program ini bukan untuk mencari kesalahan pihak mana pun, melainkan memastikan tata kelola pertanahan berjalan lebih baik sehingga potensi sengketa dapat diminimalkan,” ujarnya, Sabtu (25/07/26).
Sebagai tahap awal, ia mengusulkan alokasi anggaran sekitar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar untuk melaksanakan proyek percontohan atau pilot project. Dana tersebut dapat digunakan untuk mengukur ulang sejumlah HGU yang dipilih sebagai sampel.
Hasil dari program percontohan itu nantinya diharapkan menjadi dasar evaluasi sekaligus bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan pengukuran ulang HGU secara lebih luas di seluruh wilayah Bangka Belitung apabila memang diperlukan.
Menurut Edi, manfaat program tersebut tidak hanya menghadirkan data pertanahan yang lebih akurat, tetapi juga memberikan kepastian hukum, mengurangi potensi sengketa lahan, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ia juga menilai pengukuran ulang HGU dapat menjadi instrumen untuk menciptakan perlindungan yang adil bagi masyarakat maupun perusahaan. Dengan data yang valid, penyelesaian persoalan pertanahan akan lebih objektif dan memiliki dasar yang jelas.
Edi berharap usulan tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sehingga program dapat segera direalisasikan secara bertahap.
“Anggaran yang dibutuhkan pada tahap awal relatif kecil, tetapi manfaatnya akan sangat besar untuk memperbaiki tata kelola pertanahan dalam jangka panjang,” pungkasnya.
