Home / Bangka Belitung / Berita / Daerah

Selasa, 14 April 2026 - 12:12 WIB

Isu Permintaan Satu OPD Satu Sapi Dibantah Wakil Bupati Bangka Tengah

Caption: Gambar AI

Caption: Gambar AI

BANGKA TENGAH, Beritaseindo.com– Isu terkait adanya permintaan sapi yang disebut-sebut memaksa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyediakan satu sapi per instansi akhirnya mendapat bantahan dari Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda.

Bantahan tersebut disampaikan Efrianda usai membuka acara sosialisasi yang digelar di Hotel Grand Vella, Selasa (14/4/2026).

Ia menegaskan bahwa program tersebut tidak bersifat wajib dan bukan merupakan kebijakan yang mengikat secara administratif dalam pemerintahan.

“Itu merupakan program pemerintah daerah dengan niat agar Bangka Tengah bisa berkurban. Namun, ini tidak diatur secara pemerintahan, karena sifatnya hanya menghimbau kepada para kepala OPD,” jelasnya kepada media beritaseindo.com.

Efrianda juga mengungkapkan bahwa gagasan tersebut sebenarnya bukan hal baru.

Baca Juga I  Gubernur Hidayat Sidak Kantor DPMPTSP, Tegaskan Disiplin dan Pelayanan Prima

Ia menyebut ide tersebut telah muncul sebelum dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati, tepatnya saat disampaikan oleh Kabag Kesra pada masa sebelumnya.

“Itu idenya dari zaman Pak Dori, yang sekarang menjabat sebagai Camat Namang. Saat itu hanya berupa himbauan kepada rekan-rekan PNS yang ingin berkurban, dengan target satu sapi satu desa,” tambahnya.

Meski demikian, di lapangan muncul keluhan dari sejumlah pihak.

Salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengaku kebingungan dengan adanya permintaan tersebut, terutama karena tidak adanya alokasi anggaran dalam dinas masing-masing.

“Kami ini bingung harus cari dana dari mana lagi. Seharusnya jangan dibebankan ke OPD, karena memang tidak ada anggaran yang direncanakan untuk itu,” ujarnya.

Baca Juga I  BREAKING NEWS : Tim SAR Brimob Polda Babel Evakuasi Temuan Mayat Tanpa Identitas Di Pantai Kepala Dua Desa Tanjung Gunung

Polemik ini pun memunculkan beragam respons di kalangan aparatur sipil negara, terutama terkait kejelasan status program dan mekanisme pelaksanaannya.

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di internal OPD.

Sementara itu, masyarakat juga menantikan kejelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program kurban tersebut, apakah tetap berjalan secara sukarela atau akan diformalkan dalam kebijakan daerah ke depan. (Renaldi).

Share :

Baca Juga

Bangka Belitung

Udin-Dessy Wujudkan Program Gerakan Bangkit PAD, Dedikasi Untuk Pangkalpinang Smart 2029

Bangka Belitung

Bupati Algafry Rahman Sidak OPD Pastikan Pelayanan Publik dan Pantau Fasilitas Kesehatan

Bangka Belitung

Dugaan Money Politik Molen–Zeki: Publik Geruduk Bawaslu, Tuding Tidak Netral

Bangka Belitung

Prof. Udin dan Cece Dessy Usung Gagasan Pariwisata Berbasis Budaya dan Even Nasional

Bangka Belitung

Ketua DPRD Babel Terima Aspirasi Para Habib dan Tokoh Umat Bangka Belitung

Bangka Belitung

Selenggarakan Grasstrack Fun Race 2025 di Bangka Barat, Johan Vigario: Alhamdulillah UMKM Hidup

Bangka Belitung

Bupati Bangka Tengah Luncurkan Program Jaminan Sosial untuk Pekerja Sawit

Bangka Belitung

JNE Babel Komitmen Dukung UMKM, Hasbullah: Gathering ini Adalah Bagian Dari Roadshow Kami