BANGKA TENGAH, Beritaseindo.com – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2025 memunculkan ironi yang menjadi sorotan publik.
Di tengah meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah, anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPRD Bangka Tengah justru tercatat mencapai Rp13,79 miliar atau sekitar 52 persen dari total belanja perjalanan dinas pemerintah daerah.
Berdasarkan LHP BPK, total realisasi belanja perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada 2025 mencapai Rp26,47 miliar. Nilai tersebut memang turun hampir 49 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp51,93 miliar. Namun, dari total anggaran tersebut, lebih dari separuh justru terserap oleh Sekretariat DPRD Bangka Tengah dengan nilai Rp13,79 miliar.
Angka tersebut terpaut jauh dibandingkan perangkat daerah lainnya. Sekretariat Daerah misalnya hanya merealisasikan sekitar Rp2,03 miliar, disusul Inspektorat Daerah Rp1,55 miliar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Rp1,20 miliar serta Dinas Kesehatan sekitar Rp1,12 miliar. Sementara mayoritas OPD lainnya justru melakukan efisiensi perjalanan dinas secara signifikan.
Dalam LHP dijelaskan, belanja perjalanan dinas digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, seperti koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, monitoring dan evaluasi, pembahasan kebijakan, hingga pelayanan pemerintahan lainnya.
Khusus Sekretariat DPRD, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tugas-tugas kedewanan seperti koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja dan pembahasan berbagai kebijakan dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Ditegaskan Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus jika anggaran dinas luar tersebut juga dihabiskan oleh para staf PNS yang ada di sekretariat DPRD.
“Duit segitu nggak hanya Dewan yang habiskan, tapi juga para pegawai PNS yang mendampingi anggota DPRD,” ungkapnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Di sisi lain, laporan BPK juga mengungkap kondisi sosial ekonomi masyarakat Bangka Tengah yang menunjukkan tren mengkhawatirkan.
Jumlah penduduk miskin pada 2025 tercatat mencapai sekitar 13,71 ribu jiwa atau setara 6,7 persen dari total penduduk. Persentase tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menjadi angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Data yang dikutip dalam LHP menunjukkan angka kemiskinan Bangka Tengah terus bergerak naik, yakni 4,85 persen pada 2020, 5,13 persen pada 2021, turun menjadi 4,86 persen pada 2022, kemudian meningkat menjadi 5,29 persen pada 2023, 5,94 persen pada 2024, hingga mencapai 6,7 persen pada 2025. Lonjakan paling tajam terjadi dalam dua tahun terakhir.
Tidak hanya jumlah penduduk miskin yang bertambah, kualitas kemiskinan juga mengalami penurunan.
Garis kemiskinan meningkat menjadi Rp865.464 per kapita per bulan. Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) naik menjadi 0,95 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat menjadi 0,24.
Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, sekaligus mencerminkan semakin lebarnya ketimpangan di antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Fakta tingginya belanja perjalanan dinas di tengah meningkatnya angka kemiskinan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan pengelolaan anggaran daerah.
Meski pemerintah daerah berhasil menekan total belanja perjalanan dinas hampir separuh dibandingkan tahun sebelumnya, konsentrasi anggaran yang sangat besar pada satu perangkat daerah menjadi perhatian tersendiri.
Situasi ini menjadi ironi, mengingat pada saat puluhan ribu masyarakat Bangka Tengah masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup akibat meningkatnya tekanan ekonomi dan biaya hidup, belanja perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD justru tetap menyerap lebih dari separuh total anggaran perjalanan dinas pemerintah daerah. (Renaldi).
