BeritaSeindo.Com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta menilai perkembangan kondisi pertambangan timah di Pulau Belitung harus menjadi momentum bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sumber daya timah. Evaluasi tersebut mencakup pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), optimalisasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), percepatan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), hingga dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
Menurut Edi, persoalan yang dihadapi saat ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan RKAB PT Timah yang menyebabkan hasil produksi masyarakat belum seluruhnya dapat diserap. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana sistem tata kelola pertambangan mampu menciptakan keadilan ekonomi bagi masyarakat Pulau Belitung.
“Kondisi ini seharusnya dapat diantisipasi lebih awal melalui perencanaan produksi yang matang. Kesalahan dalam perencanaan tidak boleh berujung pada terhambatnya perputaran ekonomi masyarakat,” ujarnya, Rabu (22/07/26).
Ia menjelaskan, ketika hasil tambang masyarakat tidak terserap, dampaknya tidak hanya dirasakan para penambang, tetapi juga meluas kepada pelaku usaha, jasa angkutan, UMKM, hingga menurunnya daya beli masyarakat.
Selain persoalan RKAB, DPRD Babel juga menyoroti masih luasnya wilayah IUP timah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut Edi, kondisi tersebut menimbulkan biaya ekonomi yang besar bagi daerah karena lahan yang berada di dalam kawasan IUP memiliki keterbatasan pemanfaatan untuk sektor ekonomi lainnya.
“Tanah merupakan aset pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk investasi, perkebunan, pariwisata, kawasan industri maupun kegiatan produktif lainnya. Ketika suatu wilayah telah dikuasai melalui IUP tetapi tidak segera dioptimalkan, maka daerah kehilangan berbagai peluang pertumbuhan ekonomi yang seharusnya bisa tercipta,” pungkasnya.
