BeritaSeindo.Com – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dody Kusdian, menggelar kegiatan reses Masa Sidang II Tahun Sidang II Tahun 2026 di Aula Panti Asuhan Ad-Dhuha, Kota Pangkalpinang, Sabtu (16/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung penuh antusias tersebut dihadiri oleh masyarakat dari berbagai kelurahan di Pangkalpinang, tokoh masyarakat, pengurus pondok pesantren, pelaku UMKM, serta kalangan pemuda dan milenial. Dalam kesempatan itu, Dody Kusdian yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bangka Belitung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyerap berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat terkait persoalan kesehatan, sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Dody mengatakan bahwa reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk turun langsung ke tengah masyarakat dan mendengar persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
“Alhamdulillah, hari ini banyak sekali persoalan yang disampaikan masyarakat. Mulai dari BPJS Kesehatan yang tidak aktif, masalah bantuan sosial, pengembangan UMKM, hingga peluang kerja bagi anak-anak muda. Tugas kami sebagai anggota dewan adalah menjadi jembatan aspirasi agar setiap persoalan ini dapat dicarikan solusi bersama pemerintah,” ujar Dody.
Salah satu persoalan utama yang disampaikan masyarakat adalah mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif, sehingga warga kesulitan mendapatkan layanan kesehatan.
Menurut Dody, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan koordinasi bersama dinas terkait agar masyarakat memperoleh penjelasan yang jelas tentang mekanisme reaktivasi BPJS.
“Masih banyak masyarakat yang bingung bagaimana cara mengaktifkan kembali BPJS mereka yang nonaktif. Dengan menghadirkan dinas terkait, kita berharap seluruh pertanyaan masyarakat dapat terjawab dengan tuntas,” katanya.
Ia menegaskan bahwa akses terhadap layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipastikan dapat dinikmati seluruh masyarakat.
Selain kesehatan, warga juga menyoroti persoalan bantuan sosial, terutama terkait validitas data penerima manfaat.
Dody menyebutkan, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan sosial. Karena itu, transparansi informasi sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui mekanisme dan syarat yang berlaku.
“Masalah data bansos ini juga menjadi perhatian serius. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang utuh tentang bagaimana data itu diperbarui dan bagaimana mereka bisa mengakses bantuan yang tersedia,” pungkasnya.
