BeritaSeindo.Com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terkait penolakan terhadap keberadaan Hutan Tanaman Induatri (HTI) akan diperjuangkan secara serius dan kolektif.
Dalam keterangannya, Eddy menyampaikan bahwa suara masyarakat akan menjadi arah perjuangan DPRD.
“Apa yang disampaikan masyarakat itu akan menjadi tujuan perjuangan DPRD. Penolakan masyarakat terhadap HTI akan kita sampaikan ke kementerian, tetapi tidak hanya oleh DPRD sendiri,” ujarnya, Senin (8/9/2025).
Ia menjelaskan bahwa DPRD Provinsi Babel akan melibatkan berbagai pihak dalam menyampaikan aspirasi tersebut, termasuk kepala daerah di wilayah yang terdapat perusahaan HTI, DPRD kabupaten/kota, hingga mendorong keterlibatan DPR RI dan DPD.
“Sehingga ini menjadi perjuangan bersama. Karena perizinan ATI diterbitkan oleh kementerian, maka pencabutannya pun hanya bisa dilakukan oleh kementerian,” tegasnya.
Eddy menambahkan bahwa tuntutan masyarakat yang paling banyak disuarakan adalah pencabutan izin HTI. Namun, menurutnya, perjuangan tidak hanya sebatas pencabutan, melainkan juga menyangkut hak pengelolaan kawasan.
“Kita ingin kawasan itu bisa dimanfaatkan masyarakat, apakah lewat TORA, perhutanan sosial, atau skema lainnya,” jelasnya.
Ia juga menyoroti minimnya laporan mengenai kinerja HTI selama ini. Dari hasil evaluasi, kata Eddy, banyak kewajiban yang belum dilaksanakan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Selama ini kita belum pernah menerima laporan berkaitan dengan kinerja HTI. Dari beberapa evaluasi yang disampaikan, termasuk dari dinas terkait, memang banyak hal yang belum dilakukan,” pungkasnya.
