BeritaSeindo.Com – Suara penolakan terhadap keberadaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Bangka Belitung kembali menggema di Jakarta. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten dan DPRD Bangka Barat serta Bangka Selatan, mendatangi langsung Kementerian Kehutanan RI, Jumat (12/9), guna menyampaikan aspirasi masyarakat.
Mereka secara tegas meminta pencabutan izin dua perusahaan HTI, yakni PT Bangun Rimba Sejahtera dan PT Hutan Lestari Raya, yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dalam pernyataannya mengungkapkan keprihatinan mendalam atas semakin sempitnya lahan daratan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa wilayah Babel hanya memiliki 20 persen daratan dibandingkan luas laut.
“Kalau daratan yang kecil ini dicaplok HTI, masyarakat kita mau ke mana? Tidak mungkin masyarakat menanam di laut,” ujarnya dengan nada emosional.
Didit juga menegaskan bahwa pemerintah daerah selama ini telah berupaya membantu masyarakat, antara lain dengan menyediakan bibit tanaman secara gratis. Namun, kata dia, bantuan tersebut akan sia-sia jika lahan yang tersedia justru dikuasai oleh korporasi besar.
“Kami mohon kepada Kementerian Kehutanan, dengarkan aspirasi ini. Ini bukan untuk kepentingan DPRD atau pejabat, tapi murni suara rakyat Bangka Belitung,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat Babel untuk tetap bersatu dan terus berdoa agar perjuangan ini membuahkan hasil.
Kehadiran para wakil rakyat Babel di ibu kota disebut sebagai bentuk nyata perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada masa depan rakyat dan lingkungan. Mereka menegaskan tidak akan berhenti berjuang hingga izin HTI yang dimaksud benar-benar dicabut.
