Opini
Oleh: Renaldi
Hari ini, Rabu (25/02/2026), Kabupaten Bangka Tengah telah berusia 23 tahun. Dalam hitungan umur pemerintahan, usia ini masih dalam kategori muda.
Namun Fase inilah yang seharusnya sarat dengan keberanian mengambil keputusan besar, merapikan fondasi pembangunan, dan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Perayaan hari jadi tidak bisa dilepaskan dari kenyataan yang menuntut kejujuran: data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada 2025 terdapat 13.710 jiwa penduduk Bateng dalam kategori miskin, ini adalah angka tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung.
Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah potret dapur yang tak selalu mengepul, anak yang menunda atau putus sekolah, dan keluarga yang hidup dalam ketidakpastian.
Kepemimpinan Silih Berganti, Hasil Harus Berkelanjutan Sejak berdiri, Bateng telah dipimpin oleh sejumlah figur, dari mulai Abu Hanifah, Iskandar Zulkarnaen, Sunardi, Erzaldi, Ibnu Saleh, Yulianto Satin, hingga Bupati saat ini, Algafry Rahman.
Pergantian kepemimpinan adalah bagian dari demokrasi. Namun bagi rakyat, yang terpenting bukan siapa yang memimpin, melainkan apa yang berubah dalam kualitas hidup mereka.
Karena itu, pertanyaan publik wajar adanya: Apa dampak konkret kebijakan daerah terhadap penurunan kemiskinan?.
Sejauh mana program ekonomi, pendidikan, dan perlindungan sosial menyentuh kelompok paling rentan?,
Masalah struktural tak cukup dijawab Seremonial Kemiskinan tidak lahir dalam semalam, dan tak akan hilang dengan seremoni tahunan.
Ia tumbuh dari persoalan struktural: kesempatan kerja yang terbatas, ketergantungan pada sektor tertentu, ketimpangan desa-kota, serta akses pendidikan dan keterampilan yang belum merata.
Jika pembangunan lebih terasa pada fisik ketimbang pada peningkatan pendapatan warga, maka yang terjadi adalah pertumbuhan tanpa pemerataan. Dan ketika kebijakan berubah mengikuti periode jabatan tanpa kesinambungan, maka upaya pengentasan kemiskinan akan terus memulai dari nol.
Agenda Mendesak: Dari Retorika ke Hasil Terukur
Momen 23 tahun semestinya menjadi titik balik. Pemerintah daerah bersama DPRD, dunia usaha, dan masyarakat sipil perlu menyepakati agenda yang jelas dan terukur:
Penciptaan kerja lokal yang nyata
Perkuat UMKM, buka ruang investasi yang berpihak pada tenaga kerja lokal, dan dorong pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar.
Pendidikan dan keterampilan sebagai prioritas anggaran Beasiswa tepat sasaran, pelatihan wirausaha, serta inkubasi usaha desa harus memiliki indikator dampak yang transparan.
Perlindungan sosial yang presisi
Validasi data kemiskinan, pastikan bantuan tepat sasaran, dan dampingi penerima menuju kemandirian ekonomi.
Transparansi dan akuntabilitas program
Publikasikan target, capaian, dan evaluasi berkala. Rakyat berhak mengetahui hasil, bukan sekadar rencana.
Refleksi yang Jujur dan Harapan yang Realistis
Usia 23 tahun bukan alasan untuk memaklumi stagnasi, tetapi cukup matang untuk menuntut hasil yang bisa dirasakan.
Perayaan HUT Bateng akan bermakna jika menjadi momentum refleksi yang jujur—bahwa kemiskinan tinggi adalah alarm bersama, bukan sekadar angka tahunan.
Harapan masyarakat sederhana:
bukan sekadar pembangunan yang terlihat, tetapi kesejahteraan yang dirasakan.
Selamat HUT ke-23 Bateng. Semoga tahun-tahun berikutnya dikenang bukan karena kemiskinan yang bertahan, melainkan karena keberanian mengambil langkah yang mengubah keadaan.
