BANGKA SELATAN – Kondisi tutupan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Nyireh, Kabupaten Bangka Selatan, saat ini berada pada kondisi mengkhawatirkan. Tutupan hutan tercatat kurang dari 10 persen, jauh di bawah ketentuan minimal 30 persen sebagaimana amanat Undang-Undang Tata Ruang.
Fakta tersebut terungkap dalam audiensi dan rapat koordinasi antara Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (FORDAS Babel) bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Baturusa Cerucuk dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Senin (9/3/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan itu dihadiri langsung Sekda Bangka Selatan Hefi Nuranda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, Forum DAS Bangka Selatan, camat serta kepala desa.
Sekretaris Daerah Bangka Selatan, Hefi Nuranda menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyambut baik hasil kajian yang disampaikan FORDAS Babel dan akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang dihasilkan.
“Apa yang menjadi rekomendasi akan segera kita tindak lanjuti dan bisa segera kita laksanakan dalam waktu dekat. Ini menjadi dasar bagi kita untuk berembuk sebelum diteruskan ke pemerintah provinsi, termasuk terkait dukungan anggaran melalui APBD yang akan dibahas bersama DPRD,” ujarnya.
Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk, Eka Widiyastutik menjelaskan bahwa rendahnya tutupan hutan di DAS Nyireh berdampak langsung pada meningkatnya limpasan air permukaan yang berpotensi memicu banjir di musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini Koefisien Aliran Tahunan (KAT) DAS Nyireh telah mencapai angka 0,45. Artinya sekitar 45 persen air hujan langsung mengalir di permukaan tanpa terserap ke dalam tanah.
“Karena itu pengelolaan dan pemanfaatan lahan di kawasan DAS harus dilakukan secara bijaksana agar keseimbangan air sepanjang tahun tetap terjaga,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua FORDAS Babel, Ir. Fadillah Sabri, menegaskan bahwa kawasan rawa di hulu Sub DAS Kemis memiliki peran strategis dalam menjaga sistem hidrologi serta menopang keberlanjutan pertanian di Kabupaten Bangka Selatan.
Menurutnya, kawasan tersebut merupakan daerah resapan air yang sangat penting bagi sistem irigasi ribuan hektare lahan pertanian. Namun aktivitas pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut mulai menimbulkan berbagai persoalan lingkungan.
“Dampaknya mulai terasa, mulai dari terganggunya aliran irigasi akibat sedimentasi, penurunan debit air, hingga potensi turunnya produktivitas sawah. Bahkan muncul pula persoalan sosial-agraria berupa klaim kepemilikan lahan dan lemahnya penegakan aturan tata ruang,” ungkapnya.
Fadillah menegaskan bahwa diperlukan langkah strategis dan kebijakan komprehensif untuk menghentikan perambahan kawasan serta memulihkan fungsi ekologis rawa di hulu Sub DAS Kemis.
Dalam kesempatan tersebut, FORDAS Babel juga menyerahkan dokumen rekomendasi hasil kajian kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan DAS secara berkelanjutan.
Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan keberlanjutan sistem hidrologi di Bangka Selatan.
