BeritaSeindo.Com – Walikota Pangkalpinang, Prof. Saparudin bersama Wakil Walikota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menghadiri kegiatan sosialisasi rekomendasi instansi pembina jabatan fungsional dalam rangka percepatan validasi evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, kegiatan tersebut berlangsung di Balai Betason Kantor Walikota Pangkalpinang, Kamis (02/04/26).
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin menegaskan pentingnya penguatan peran tenaga fungsional dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah. Menurutnya, jabatan fungsional merupakan bagian penting yang harus terus ditingkatkan kapasitas dan profesionalismenya.
“Kesimpulannya hari ini kita memperkuat tenaga-tenaga fungsional agar mereka bekerja dengan perencanaan yang baik, pengorganisasian kerja yang baik, evaluasi yang baik, serta laporan yang baik,” ujar Saparudin.
Ia menjelaskan bahwa jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah masih tergolong program yang relatif baru, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap aturan dan mekanisme kerja yang berlaku.
“Tenaga fungsional ini di pemerintah daerah masih baru dalam beberapa tahun terakhir, sehingga perlu kita berikan sosialisasi terkait aturan-aturan yang ada. Dengan begitu, mereka dapat bekerja sesuai ketentuan dan karier mereka juga bisa terus meningkat,” jelasnya.
Saparudin juga menekankan bahwa salah satu aspek penting dalam jabatan fungsional adalah kemampuan menyusun laporan, melakukan evaluasi, serta merancang perencanaan kerja secara sistematis.
“Kalau mereka tidak memahami bahwa pekerjaan itu harus disertai laporan, evaluasi, dan perencanaan, maka akan sulit untuk berkembang dalam kariernya,” tambahnya.
Selain itu, Wali Kota juga menyinggung penerapan sistem kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) di lingkungan pemerintah daerah. Ia memastikan bahwa kebijakan tersebut akan diatur secara proporsional tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Untuk WFA nanti akan kita atur. Tidak semua pegawai bekerja dari mana saja. Akan ada pengaturan persentase kehadiran di kantor, terutama bagi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat,” pungkasnya.
