Home / Bangka Belitung

Senin, 29 September 2025 - 11:42 WIB

DPRD Bangka Tengah Setujui Perda Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

BeritaSeindo.Com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat Paripurna Purna bertema Pendapat Akhir Fraksi terhadap tiga raperda Kabupaten Bangka Tengah masa sidang II, Rabu (14/5/2025). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) dengan persetujuan bersama DPRD.

Adapun tiga raperda tersebut adalah Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Baca Juga I  Bupati Algafry Rahman Hadiri Kegiatan Pembagian Sembako Peringati HUT ke 25 Provinsi Babel di Desa Kulur Ilir

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, mengatakan agenda mendengarkan pandangan akhir fraksi terhadap tiga Raperda masa sidang II telah disampaikan melalui rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu.

“ Kerja sama, sinergi, sinkronisasi, dan koordinasi mitra yang sejajar dalam penyelenggaraan sebagai pemerintahan terpelihara, dan menjadi pembangunan daerah yang telah menjadi harapan kita dalam pelaksanaan berbagai agenda pembangunan di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Batianus menegaskan bahwa dua raperda lain, yakni Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, serta Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, untuk sementara ditunda proses persetujuannya.

Baca Juga I  Bupati Algafry Rahman Pimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 30 Tahun 2026

“ Penundaan ini dilakukan lantaran hingga saat ini aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum diterbitkan. Padahal, PP tersebut menjadi instrumen hukum penting yang diperlukan sebagai pedoman daerah dalam menyusun raperda secara tepat dan sesuai regulasi,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Bangka Belitung

Dari Limbah Menjadi Harapan: GESID Babel Cetak Generasi Emas Lewat Budidaya Maggot

Bangka Belitung

Ketua Komisi I DPRD Pahlevi Syahrun Terima Audiensi Bersama Masyarakat Desa Celuak dan Romodhon

Bangka Belitung

Tim SAR Gabungan Temukan Remaja yang Tenggelam di Muara Kurau

Bangka Belitung

Walikota Pangkalpinang Hadiri Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2026

Bangka Belitung

Bupati Algafry Rahman Hadiri Kegiatan Panen Perdana Udang Vaname di Instalasi Guntung

Bangka Belitung

Bupati Algafry Rahman Bersama Bersama Mitra CSR Menyerahkan 92 Ekor Hewan Kurban untuk Masyarakat

Bangka Belitung

Dessy: Semua Sekolah Punya Hak yang Sama, Tidak Ada Lagi Sekolah Unggulan

Bangka Belitung

SPPG Namang Kembali Berulah, Tak hanya Telur Busuk, Tapi Buah Buruk kembali Beredar