BeritaSeindo.Com – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menerima dokumen rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bangka Tengah, Kamis (30/04/2026).
Meskipun capaian pendapatan daerah menunjukkan performa positif di angka 98,26% (Rp884,17 Miliar), DPRD memberikan sejumlah catatan strategis guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pelayanan publik di masa mendatang.
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian legislatif adalah rasio belanja pegawai yang menyentuh angka 48%. DPRD mendorong pemerintah daerah melakukan langkah konkret agar angka tersebut dapat ditekan hingga maksimal 30% pada tahun 2027, sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
Selain fiskal, rekomendasi juga mencakup optimalisasi aset daerah, peningkatan kualitas layanan kesehatan di RSUD, serta percepatan penanganan infrastruktur jalan, dan jaringan internet di wilayah blank spot.
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menyambut baik catatan tersebut dan berkomitmen menjadikannya sebagai instrumen perbaikan kinerja. Ia menegaskan akan segera mengumpulkan seluruh pimpinan perangkat daerah untuk membedah rekomendasi tersebut secara teknis.
”Kami sangat menghargai poin-poin yang disampaikan oleh DPRD. Hari Senin mendatang, saya akan memimpin langsung rapat evaluasi bersama seluruh kepala OPD dan Camat. Kami akan memetakan mana rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat dan mana yang membutuhkan penanganan bertahap,” tegas Algafry.
Mengenai catatan DPRD terkait efektivitas anggaran publikasi, bupati menjelaskan bahwa hal tersebut akan menjadi bagian dari skema efisiensi yang akan dibahas bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfosta).
”Prinsipnya, kami sangat terbuka terhadap masukan mengenai efisiensi anggaran. Terkait publikasi, ini merupakan bagian dari upaya keterbukaan informasi publik dan kemitraan media. Namun, kami akan meninjau kembali volume dan skalanya agar tetap selaras dengan prinsip efisiensi yang disarankan oleh rekan-rekan di legislatif,” pungkasnya.
