BeritaSeindo.Com – Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menegaskan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meski pemerintah daerah menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlivi Syahrun, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut, namun meminta agar pelaksanaannya tetap dievaluasi secara berkala, terutama terhadap kegiatan yang bersifat mendesak.
“Kita mendukung kebijakan ini, akan tetapi kami meminta kepada Pak Gubernur Hidayat Arsani dan jajarannya untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan mana yang mungkin mendesak untuk dilakukan,” kata Pahlivi, Selasa (7/4/2026).
Ia menekankan pentingnya konsolidasi terhadap seluruh ASN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar pelayanan publik tidak terganggu. Menurutnya, sektor-sektor vital seperti pelayanan Samsat, kesehatan di rumah sakit, serta administrasi kependudukan di Dukcapil harus tetap berjalan maksimal.
“Pelayanan publik seperti Samsat, rumah sakit, dan Dukcapil harus dikonsolidasikan dengan baik sehingga tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Pahlivi juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, serta unsur Forkopimda sebagai fondasi dalam menjaga kualitas pelayanan publik, stabilitas keamanan, dan percepatan pembangunan daerah.
“Instansi vertikal seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, hingga Kementerian Agama juga harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap koordinasi dan konsolidasi bersama Pemerintah Daerah,” pungkasnya.
