BeritaSeindo.Com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar audiensi bersama Gabungan Kelompok Tani Pemakai Air Sungai Nyirih Desa Pergam, Kamis (2/10/2025), di Ruang Pansus DPRD. Pertemuan ini membahas keluhan masyarakat terkait dugaan kerusakan sumber air irigasi sawah akibat aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Dalam audiensi, perwakilan kelompok tani, Rina Tarol, menyampaikan keresahan warga. Ia menilai terdapat indikasi intimidasi yang dialami sebagian masyarakat agar menerima begitu saja tindakan perusahaan.
“Kami tidak menginginkan adanya intimidasi. Kalau masyarakat memiliki bukti, seperti rekaman atau dokumen, sebaiknya disimpan agar bisa kita laporkan bersama-sama. Jangan mudah terprovokasi,” ujar Rina.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, termasuk hutan lindung dan sumber daya air.
“Aturannya jelas, bila perusahaan merusak, mereka wajib mengganti dengan luasan dua kali lipat. Ada undang-undang sumber daya air yang melarang kerusakan dan ada sanksi dendanya. Ini yang harus kita kejar. Kami minta tim segera turun ke lapangan,” tegasnya.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyatakan bahwa DPRD menampung aspirasi ini sebagai bentuk pengaduan masyarakat. Ia menekankan pentingnya langkah konkret melalui pendataan langsung di lapangan.
“Kesimpulan rapat hari ini, kita sepakat tim dari Dinas Perkebunan bersama pihak terkait akan turun langsung ke lokasi. Proses ini harus melibatkan masyarakat agar data yang diperoleh akurat. Hari Selasa nanti direncanakan peninjauan lapangan,” jelas Didit.
Ia juga menambahkan, permasalahan tersebut membutuhkan bukti dan data yang lengkap agar dapat ditindaklanjuti secara tepat. “Kita butuh rekaman, dokumen, dan data lapangan untuk memperkuat langkah DPRD. Tanpa itu, opini yang berkembang di masyarakat bisa menimbulkan bias. Jadi mari kita kumpulkan data sebaik mungkin,” kata Didit.
DPRD Babel memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapatkan titik terang serta solusi yang adil bagi masyarakat.
