BeritaSeindo.Com – Upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu perhatian penting pemerintah di tengah penurunan transfer ke daerah pada tahun 2026. Hal ini menjadi pembahasan utama dalam dialog Ruang Publik bertema “Membangun Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Program Devisa” yang digelar di Studio TVRI Stasiun Bangka Belitung, Kecamatan Pangkalanbaru, Senin (09/03/2026).
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Syukriah, Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, serta Wakil Rektor I Universitas Bangka Belitung, Prof. Devi Valeriani.
Dalam paparannya, Syukriah menjelaskan bahwa pada tahun 2026 pemerintah pusat melakukan penyesuaian terhadap Transfer Ke Daerah (TKD). Pada 2026 TKD lebih difokuskan pada belanja pokok pemerintah daerah, seperti belanja pegawai, operasional kantor, dan pelayanan publik. Sementara untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan masyarakat, pemerintah pusat meningkatkan belanja melalui kementerian dan lembaga.
“Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, sehingga belanja pemerintah pusat yang meningkat juga bisa berdampak bagi pembangunan di daerah,” kata Syukriah.
Salah satu upaya yang dinilai dapat mendorong kemandirian fiskal daerah adalah pengembangan Desa Devisa, yakni program yang mendorong desa dan pelaku UMKM menghasilkan produk berorientasi ekspor.
“Desa Devisa adalah salah satu program pemerintah di bawah Kemenkeu untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Desa Devisa ini diampu oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Infonesia (LPEI). Di Bangka Belitung belum ada Desa Devisa ini. Dalam waktu 6 bulan terakhir, program ini sudah kami inisiasi dan komunikasikan dengan pemerintah daerah, serta eksportir,” pungkasnya.
